Literasi Digital – Siberkreasi, 1 Februari 2023 (Kompas.id)
Indeks Literasi Digital Nasional pada 2022 meningkat menjadi 3,54 poin (dalam skala 5). Kenaikan 0,05 poin dibandingkan 2021 itu belum signifikan dan menghadapi sejumlah tantangan besar.
Pengukuran indeks literasi digital ini menggunakan empat pilar utama, yaitu kecakapan digital (digital skill), etika digital (digitalethics), keamanan digital (digital safety), dan budaya digital (digital culture). Survei melibatkan 10.000 responden pengguna internet berusia 13-70 tahun di 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi.
Saat pertama kali diluncurkan pada 2020, indeksnya 3,46 poin. Kemudian meningkat menjadi 3,49 pada 2021 dan 3,54 poin pada 2022.
”Harapannya terus meningkat sehingga menjadi advance. Indeks 3 masih sedang-sedang saja. Kita ingin bisa mencapai 4,” ujar Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Semuel Abrijani Pangerapan dalam peluncuran hasil studi Indeks Literasi Digital Nasional 2022 bersama Katadata Insight Center, Rabu (1/2/2023), di Jakarta.
Peningkatan literasi digital kian penting karena semakin banyak aktivitas masyarakat yang dilakukan secara daring. Hal ini menuntut kecakapan digital, mulai dari kemampuan menggunakannya sampai memahami tingkat keamanannya untuk menghindari risiko menjadi korban kejahatan siber.
”Kami mengajak para pemangku kepentingan untuk terus mendorong peningkatan literasi digital. Kalau indeksnya naik, kemampuan (digital) juga naik,” ucapnya.
Menurut Semuel, penggunaan teknologi digital memudahkan banyak aktivitas masyarakat. Tidak hanya belanja daring, konsultasi kesehatan dan hukum pun sudah dapat dilakukan secara daring.
Akan tetapi, kemudahan ini juga dibarengi dengan ancaman risiko keamanan di jagat maya. Modus kejahatan siber semakin banyak dan terus berkembang.
Dalam beberapa waktu terakhir, marak kasus penipuan menggunakan undangan digital yang dikirim melalui pesan singkat. Penerima yang mengklik undangan itu akan menginstal aplikasi tertentu di gawainya.
”Surat undangan itu diberi malware APK (application package file) sehingga ketika diklik akan menginfeksi gawai kita,” katanya.
Maraknya fenomena penipuan siber ini sejalan dengan hasil Indeks Literasi Digital Nasional 2022. Dari empat pilar yang diukur, keamanan digital meraih poin terendah dengan 3,12 poin. Sementara kecakapan digital 3,52 poin, etika digital 3,68 poin, dan budaya digital 3,84 poin.
Menurut Ketua Umum Siberkreasi Donny Budi Utoyo, masih rendahnya tingkat keamanan digital tidak terlepas dari teknologi kejahatan siber yang berkembang cepat. Oleh sebab itu, literasi digital bukan sebatas mengidentifikasi informasi, tetapi juga kemampuan mengantisipasi saat menerima informasi atau dokumen digital yang berpotensi merugikan.
adi, kesadaran untuk meningkatkan keamanan digital harus terus ditumbuhkan. ”Kalau tidak dijaga, bisa tiba-tiba ditagih pinjaman online ilegal atau identitas kita dimasukkan sebagai simpatisan kelompok tertentu,” ujarnya.
Tantangan besar
Indeks Literasi Digital Nasional yang naik tipis juga masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan laporan Institute for Management Development (IMD) World Digital Competitiveness Ranking 2022, indeks daya saing digital Indonesia tahun 2022 berada di urutan ke-51 dari 63 negara. Posisi Indonesia masih di bawah beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti Singapura peringkat ke-4, Malaysia (ke-31), dan Thailand (ke-40).
Survei Programme for International Student Assessment (PISA) 2018 juga menunjukkan kemampuan membaca siswa Indonesia berada di urutan ke-71 dari 76 negara. Adapun Asesmen Nasional 2021 menyebutkan satu dari dua peserta didik di Tanah Air belum mencapai kompetensi minimum literasi.
”Kenaikan itu (Indeks Literasi Digital) di satu sisi perlu disyukuri. Namun, di sisi lain sebagai tantangan bahwa masih banyak yang bisa diupayakan untuk lebih tinggi lagi,” ujar Donny.
Menurut Donny, selain keamanan digital, tantangan besar lainnya adalah mengantisipasi penyebaran disinformasi atau hoaks, terutama menjelang pemilu serentak 2024. Sebab, berdasarkan survei Indeks Literasi Digital 2022, 72,6 persen responden menyatakan mendapatkan sumber informasi dari media sosial.
Selain itu, 30,8 persen responden menyatakan media sosial sebagai sumber berita paling dipercaya. Jumlah ini hanya di bawah media televisi dengan 43,5 persen.
Sementara situs web resmi pemerintah 10,1 persen, media daring 9,7 persen, dan media cetak 0,6 persen. Donny mengatakan, edukasi mengantisipasi penyebaran hoaks perlu melibatkan banyak pihak, termasuk platform global.
”Supaya kita tetap rukun, demokrasinya bagus. Kita tidak mau ada hoaks yang membuat polarisasi sehingga menyebabkan gontok-gontokan,” jelasnya.
Besarnya responden yang mengakses informasi dari media sosial perlu diwaspadai. Sebab, informasinya dapat disebarkan tanpa verifikasi. Bahkan, dalam banyak kasus, digunakan untuk menghasut orang lain.
”Berbeda dengan berita media massa yang menjaga akurasi dan melakukan verifikasi dan kurasi melalui editornya. Ada standarnya,” ujar Deputy Head Katadata Insight Center Vivi Zabkie.
DI Yogyakarta dan Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan indeks literasi digital tertinggi sebesar 3,64 poin. Disusul Kalimantan Timur dan Papua Barat dengan 3,62 poin.
Literasi digital semakin dibutuhkan karena berdasarkan survei tersebut 45 persen responden mengaku antara yakin dan tidak yakin dapat mengidentifikasi informasi yang salah satu hoaks. Sebanyak 20 persen lainnya menyatakan tidak yakin. Hanya 32 persen yang merasa yakin dan sangat yakin.
Direktur Pemberdayaan Informatika KemenkominfoBonifasius W Pudjianto mengatakan, program literasi digital menyasar semua segmen masyarakat. Hingga 2022, program ini telah menjangkau lebih dari 17 juta masyarakat.
”Ini program nasional sampai 2024. Kami punya target 50 juta masyarakat diberikan literasi digital. Jadi, sangat dibutuhkan kolaborasi kementerian/lembaga serta banyak pihak lainnya,” katanya.
Sumber artikel: Kompas.id
#MakinCakapDigital #LiterasiDigital #Siberkreasi / dbu